Nama Presiden Korea Selatan yang Pertama Hingga Sekarang

Daftar Nama Presiden Korea Selatan Dulu Hingga Sekarang

Seperti Indonesia, Korea Selatan memiliki kepala negara seorang presiden. Ada beberapa nama tokoh politik yang pernah menduduki posisi sebagai Presiden Korea Selatan dengan masa jabatan yang berbeda-beda.

Sejak Republik Korea Selatan merdeka pada tahun 1948, mulai dipilihlah kepala negara untuk pertama kalinya. Namun, pada saat itu, pemilihan presiden tidak langsung dipilih oleh rakyat. Tahun 1988, proses pemilihan presiden mulai berubah, yaitu dipilih langsung oleh rakyat.

Pada tahun ini jugalah masa jabatan presiden di Korea Selatan ditetapkan selama 5 tahun dan hanya diperbolehkan menjabat selama 1 periode saja. Lalu, siapa sajakah nama tokoh yang menjadi Presiden Republik Korea Selatan? Berikut daftarnya.

Nama Presiden Korea Selatan

Jumlah Presiden Korea Selatan dari tahun 1948 hingga sekarang ada 13. Berikut daftar nama tokoh yang menjabat sebagai Presiden di Korea Selatan dari masa ke masa.

1. Ri Seung-Man (1948 – 1960)

Ri Seung-Man (1948 – 1960)

Ri Seung-Man merupakan presiden pertama Korea Selatan yang menjabat selama 12 tahun. Pada masa kepemimpinannya, kehidupan politik di Korea Selatan didominasi oleh ketakutan terhadap komunisme.

Pada masa itu juga terjadi pembersihan dan pembunuhan terhadap ribuan warga Korea Selatan yang mendukung komunis, Adanya sikap anti komunis ini menyebabkan adanya pertempuran dengan Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Il-Sung.

Ri Seung-Man disebut sebagai presiden diktator Korea Selatan, sekaligus anti komunis. Di masa kepemimpinannya juga terjadi peningkatan angka kemiskinan, tindak korupsi, intimidasi terhadap rakyat menjadi hal yang lumrah, pembatasan kebebasan pers, serta pemilu yang dimanipulasi.

2. Yun Bo-Seon (1960 – 1963)

Yun Bo-Seon (1960 – 1963)

Yun Bo-Seon menjadi presiden Korea Selatan dengan Chang Myon sebagai perdana menterinya. Masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 2 tahun. Pada masa itu juga belum melakukan tindakan untuk membangun perekonomian Korea Selatan.

Pada masa ini, presiden dipilih dalam pemilihan tidak langsung oleh DPR dan presiden mempunyai hak untuk mengusulkan calon Perdana Menteri.

3. Park Chung-Hee (1963 – 1979)

Park Chung-Hee (1963 – 1979)

Park Chung-Hee berasal dari kalangan militer dan memiliki jabatan sebagai Jenderal AD selama terjadinya perang Korea pada tahun 1950 – 1953. Pada masa kepemimpinannya, Korea Selatan berhasil memperbaiki pembangunan ekonomi.

Korea Selatan berhasil terbebas dari krisis yang terjadi pada masa kepemimpinan Ri Seung-Man. Pembangunan ekonomi di masa kepemimpinan Park Chung-Hee mengalami perubahan, dimana sebelumnya berfokus pada bidang pertanian.

Lalu beralih ke bidang industri berat dan ekspor untuk membangun perekonomian Korsel yang mandiri. Masa kepemimpinan Park Chung-Hee resmi berakhir setelah meninggal pada 1979.

4. Choi Kyu-Ha (1979 – 1980)

Choi Kyu-Ha (1979 – 1980)

Setelah Park Chung-Hee meninggal, Choi Kyu-Ha lalu dilantik menjadi presiden yang sebelumnya menjadi Perdana Menteri. Masa jabatan presiden Korea Selatan pada kepemimpinan Choi merupakan yang paling singkat, hanya 1 tahun.

Di tahun 1980, Choi mengundurkan diri sebagai presiden. Kemudian dilanjutkan oleh Chun Doo-Hwan.

5. Chun Doo-Hwan (1980 – 1988)

Chun Doo-Hwan (1980 – 1988)

Setelah Choi mengundurkan diri, jabatan presiden Korsel kemudian dilanjutkan oleh Chun Doo-Hwan. Pada masa kepemimpinannya lebih berfokus pada kebijakan domestik dalam rangka memperkuat perdagangan Korea Selatan.

Chun Doo-Hwan berhasil melewati berbagai permasalahan yang diwarisi oleh pemerintahan sebelumnya, seperti kekacauan politik, harga bahan pokok yang melambung tinggi, serta terjadinya kerusuhan sosial.

Chun Doo-Hwan bertekad untuk memberantas masalah kelam tersebut. Selama masa kepemimpinannya juga banyak memperoleh penghargaan, baik dari dalam maupun dari luar karena keberanian dan ketegasannya dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi.

6. Roh Tae-Woo (1988 – 1993)

Roh Tae-Woo (1988 – 1993)

Roh Tae-Woo merupakan pencetus diadakannya pemilu demokratis di Korea Selatan dan berhasil menjabat sebagai presiden di tahun 1988. Roh mengeluarkan beberapa program reformasi yang meliputi:

  • Pemilihan presiden secara langsung
  • Perlindungan HAM
  • Pemilihan hak-hak sipil bagi tahanan politik
  • Kebebasan pers
  • Peningkatan otonomi pemerintahan lokal dan lembaga pendidikan
  • Pengakuan parpol

Semasa kepemimpinan Roh Tae-Woo, penyelenggaraan pemilu merupakan sebuah prestasi politik yang berhasil dicapai sejak 30 tahun Korea Selatan merdeka.

7. Kim Young-Sam (1993 – 1998)

Kim Young-Sam (1993 – 1998)

Kim Young-Sam berhasil terpilih sebagai presiden Korea Selatan melalui pemilu. Di masa kepemimpinannya telah berhasil menyusun konsep reunifikasi dengan kebijakan yang lebih demokratis.

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas agenda politiknya. Reformasi politik ini dirancang guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan konspirasi.

8. Kim Dae-Jung (1998 – 2003)

Kim Dae-Jung (1998 – 2003)

Pada masa pemerintahan Kim Dae-Jung ini, hubungan antara Korea Selatan dengan Korea Utara berhasil mencapai puncak. Sebuah prestasi karena mampu mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi Inter-Korea.

Pertemuan bersejarah yang diadakan ini mengalami perkembangan yang banyak sekali hubungan antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Lalu berhasil mengembangkan kerjasama yang lebih jauh lagi di bidang ekonomi.

9. Roh Moo-Hyun (2003 – 2008)

Roh Moo-Hyun (2003 – 2008)

Pada masa kepemimpinan Roh Moo-Hyun, aspirasi rakyat diakomodir lebih serius lagi oleh pemerintah. Upaya dalam menjawab aspirasi rakyat diwujudkan pembentukan departemen baru yang mampu menjawab aspirasi rakyat yang terus berkembang di masyarakat melalui bidang-bidang terkait.

Ada beberapa departemen yang berhasil membawa kemakmuran rakyat Korea Selatan, seperti departemen ilmu pengetahuan dan teknologi dan departemen kesehatan dan kesejahteraan.

10. Lee Myung-Bak (2008 – 2013)

Lee Myung-Bak (2008 – 2013)

Dalam masa pemerintahan presiden Lee Myun-Bak, hubungan Korsel dan Korut yang awalnya membaik mulai memanas. Presiden Lee memiliki sikap politik dan pandangannya terhadap Korea Utara berbeda dengan para pendahulunya.

Presiden Lee tidak lagi melanjutkan kebijakan Sunshine Policy, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, meredakan ketegangan militer, membangun kepercayaan dan membangun perdamaian dengan Korea Utara. Kebijakan tersebut dianggapnya tidak efektif,

11. Park Geun-Hye (2013 – 2017)

Park Geun-Hye (2013 – 2017)

Park Gyun-Hye berhasil menjadi presiden Korea Selatan sekaligus wanita pertama yang menjabat posisi tertinggi dalam sejarah Korsel. Park Gyun-Hye menerapkan kebijakan Trust-Politic Policy.

Kebijakan ini merupakan kebijakan mengenai cara membangun kepercayaan untuk mempromosikan kerjasama institusional pada level yang lebih tinggi dan kolaborasi yang diharapkan kedepannya dapat mencapai level bangsa antar kawasan.

Park ingin membangun hubungan yang lebih erat lagi melalui azas kepercayaan dengan berbagai negara seperti AS, Jepang, Tiongkok, Rusia dan berbagai negara di Asia agar bisa membangun kerjasama dan mewujudkan perdamaian.

12. Moon Jae-In (2017 – 2022)

Moon Jae-In (2017 – 2022)

Moon Jae-In berhasil menjadi presiden ke-12 di Korea Selatan. Gaya kepemimpinan yang strategis dan visioner, Moon Jae-In berhasil memberi kejutan kepada masyarakat Korea dan dunia dengan keberhasilannya terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ia lakukan.

Kebijakan itu diantaranya kebijakan untuk menjalin kerjasama internasional , kebijakan luar negeri mengenai perdamaian dengan korea utara, dan kebijakan dalam menangani virus covid 19.

13. Yoon Seok-Yeol (mulai 2022)

Yoon Seok-Yeol (mulai 2022)

Yoon Seok-Yeol merupakan presiden Korea Selatan yang baru. Kebijakan yang diusung pada masa pemerintahannya yaitu ingin menjalankan program penyelamatan darurat dengan membentuk badan khusus langsung di bawah presiden.

Selain itu, Yoon memberikan janji pengadaan 2,5 juta unit rumah serta menghapus pajak komprehensif. Ada juga kebijakan yang kontroversial yang dibuat, yaitu penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender serta penguatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *